Politik memiliki peran penting dalam pembentukan kanon sastra, kumpulan karya sastra yang dianggap paling penting dan berpengaruh dalam suatu budaya. Karya-karya ini tidak hanya dipilih berdasarkan nilai artistik, tetapi juga berdasarkan konteks politik dan sosial yang melingkupinya.

Dalam sejarah, banyak karya sastra yang masuk dalam kanon dipengaruhi oleh kekuatan politik yang berkuasa. Misalnya, karya-karya dari penulis yang didukung oleh pemerintah atau kelompok dominan lebih cenderung mendapat tempat dalam kanon sastra. Sebaliknya, karya-karya yang menentang atau mengkritik kekuasaan sering kali disingkirkan atau dilarang.

Sastra tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politiknya. Karya-karya sastra sering kali mencerminkan kondisi politik pada masanya dan bisa menjadi alat untuk mengkritik atau mendukung kekuasaan. Misalnya, karya-karya George Orwell seperti “1984” dan “Animal Farm” adalah contoh jelas bagaimana sastra digunakan untuk mengkritik totalitarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

Di Indonesia, kanon sastra juga dipengaruhi oleh politik. Pada masa Orde Baru, banyak karya sastra yang dianggap subversif dilarang dan penulisnya dikejar. Namun, setelah reformasi, banyak karya tersebut kembali diakui dan masuk dalam kanon sastra Indonesia.

Pemahaman tentang pengaruh politik dalam pembentukan kanon sastra penting agar kita bisa lebih kritis dalam membaca dan menilai karya sastra. Kita perlu menyadari bahwa kanon sastra bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak berubah, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sosial yang ada. Dengan demikian, kita bisa lebih memahami bagaimana sastra berperan dalam mencerminkan dan membentuk masyarakat.