Latar Belakang Kasus Korupsi di Kementerian Pertanian

Belum lama ini, pada Jumat (13/10/2023), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting di Kementerian Pertanian. Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta (MH), menjadi tersangka dalam kasus ini. Kasus ini menambah deretan kasus korupsi yang semakin membuktikan bahwa korupsi telah merasuki keberbagai lapisan pemerintahan, menciptakan kebudayaan korupsi.

Korupsi Sebagai Kebudayaan Para Penguasa

Penting untuk dipahami bahwa korupsi bukanlah fenomena baru di Indonesia. Praktik korupsi telah menjadi kebudayaan di kalangan para penguasa, yang terus haus akan harta. Sejarah mencatat bahwa korupsi, seperti yang terjadi pada VOC, telah menjadi faktor utama kebangkrutan perusahaan tersebut. Para pegawai VOC berlomba-lomba menduduki jabatan yang lebih tinggi demi kekayaan pribadi, dan hal ini tidak dapat terbendung, menyebabkan kebangkrutan perusahaan.

Sejarah Kerja Rodi dan Korupsi

Praktek kerja rodi, yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, juga mencerminkan kebudayaan eksploitasi sumber daya manusia. Meskipun sistem ini tidak berbentuk kerja paksa pada pembangunan jalan Anyer-Panarukan di era Daendels, korupsi oleh pejabat setempat membuat uang yang seharusnya diberikan kepada pekerja tidak sampai pada mereka.

Gus Dur: “Bakar Lumbungnya”

Mengatasi praktik korupsi yang merajalela memerlukan langkah tegas. Sebagaimana dikatakan oleh Gus Dur, cara efektif untuk mengatasi korupsi adalah dengan “membakar lumbungnya.” Pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial oleh Gus Dur, meskipun hanya bersifat sementara, mencerminkan upaya untuk membersihkan lembaga-lembaga yang dianggap sarat korupsi.

Kekuasaan dan Keserakahan

Kekuasaan adalah hal krusial, dan para pemimpin yang seharusnya menjadi wakil dari suara rakyat malah menggunakan kepercayaan tersebut untuk memenuhi keserakahan pribadi. Meskipun KPK telah berusaha maksimal, praktik korupsi terus berlangsung, dan pertumbuhan tikus-tikus koruptor tidak dapat dihentikan.

Kesenjangan Hukuman dan Keraguan Masyarakat

Kesenjangan hukuman terhadap para pelaku korupsi membuat praktik ini semakin merajalela. Potongan masa tahanan yang dianggap sebagai diskon favorit para koruptor menciptakan keraguan masyarakat terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi.

Harapan Masyarakat dan Tantangan Masa Depan

Masyarakat yang berharap pada peningkatan kesejahteraan melalui pemilihan wakil rakyat merasa kecewa karena para pemimpin yang mereka pilih justru terlibat dalam praktik korupsi. Kekhawatiran dan keraguan masyarakat terhadap integritas pemerintah semakin bertambah, menciptakan tantangan besar bagi masa depan negara ini.

Penutup: Pembebasan dari Korupsi Hingga Akar-akarnya

Sebagai masyarakat kecil, harapan terbesar adalah pembebasan dari korupsi hingga akar-akarnya. Hukuman yang lebih tegas, transparansi, dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam memerangi kebudayaan korupsi. Pilihan para pemimpin harus benar-benar mewakili suara dan harapan rakyat, membuktikan bahwa mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga kesejahteraan seluruh bangsa.

Daftar Pustaka

1. Gus Dur, Kick Andy edisi 31 Desember 2009.
2. Penelitian Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
3. Referensi berita tentang kasus korupsi di Kementerian Pertanian pada 13 Oktober 2023.

Oleh: Rosario Dendy Pamungkas Mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga